Masyarakat Minangkabau mengenal dua konsep pewarisan harta yang disebut sako dan pusako. Sako adalah warisan imaterial, berupa gelar atau posisi dalam struktur adat. Pusako adalah warisan berupa material yang bisa dikelola untuk keberlangsungan ekonomi. Pusako terbagi menjadi pusako randah dan pusako tinggi. Pusako randah adalah harta yang dikelola tingkat keluarga kecil dan diwariskan dari keturunan ayah atau sejalan dengan sistem pewarisan dalam konsep ajaran Islam, sementara pusako tinggi adalah harta yang dikelola pada tingkat kaum, yang diwariskan berdasarkan garis keturunan ibu (matrilineal). 

Dalam hal ini, Komunitas Gubuak Kopi melihat tradisi pusako tinggi, disusun sebagai proyeksi kebutuhan akan keberlangsungan sebuah kaum atau klan dalam sistemfikasi materilineal. Ia pada dasarnya adalah modal yang diperoleh secara turun temurun dari nenek moyang, dikelola untuk kebutuhan kaum dan mendukung martabat anggota kaum khususnya kaum perempuan. Ia boleh digadai selama memenuhi syarat yang dibunyikan oleh adat: gadih gadang alun balaki (gadis dewasa yang belum menikah), mayik tabujua di ateh rumah (mayat yang terbujur di atas rumah/ belum dikebumikan), rumah gadang katirisan (rumah gadang/rumah adat kaum yang perlu dibenahi), dan mambangkik batang tarandam (membangkitkan batang yang terendam/mengaktivasi struktur adat). Dalam hal ini, Komunitas Gubuak Kopi melihat muara dari konsep tersebut adalah menegakkan martabat manusia sebagai makhluk komunal. Selama nilai-nilai gotong royong dan solidaritas masih terjaga, penggadaian tidak perlu terjadi.

Persoalan kontemporer yang sering terjadi, lahan adat atau lahan tanpa sertifikat sering kali memiliki kekuatan hukum yang lemah di hadapan hukum negara. Sementara itu lahan pusako tinggi dalam prinsip adat tidak boleh dimiliki atau di atas namakan secara personal. Sebab, pengelolaannya akan diwariskan turun temurun ke generasi berikutnya. Pengatasnamaan secara personal sering terjadi, dengan dalih agar tidak diakui pihak lain. Setelah lahan disertifikatkan, sering kali lahan-lahan ini dijadikan sebagai komoditi yang dijual murah. Sehingga tidak sedikit terjadi konflik internal keluarga terjadi akibat lahan yang dijual.